Namun, istilah “Stop MBG“ saat ini sangat ramai diperbincangkan di Indonesia sebagai gerakan, petisi, dan tuntutan publik terkait program pemerintah.
Berikut adalah konteks utama di balik gerakan “Stop MBG“:
1. Petisi dan Tuntutan Penghentian Makan Bergizi Gratis (MBG)
Gerakan Stop MBG banyak digelorakan oleh sejumlah LSM (seperti LBH Jakarta dan JPPI) serta masyarakat melalui platform petisi online seperti Change.org. Tuntutan penghentian atau evaluasi total ini dipicu oleh beberapa masalah sistemik:
Kasus Keracunan Massal: Adanya laporan ribuan anak sekolah yang mengalami keracunan makanan di beberapa daerah akibat kualitas kontrol dapur umum yang belum merata.
- Insiden Keselamatan: Protes semakin keras setelah terjadi insiden operasional, seperti mobil layanan MBG yang mengalami kecelakaan di halaman sebuah sekolah di Jakarta Utara dan melukai belasan siswa.
Pemangkasan Anggaran Per Porsi: Adanya indikasi penurunan kualitas bahan makanan di beberapa wilayah akibat pemotongan anggaran operasional per porsi.
2. Kritik dari Pengamat Ekonomi
Beberapa ekonom dan pengamat pasar mengusulkan agar program MBG ditunda atau dihentikan sementara waktu untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.
3. Respons Pemerintah
Meskipun gelombang tuntutan “Stop MBG” cukup masif, Presiden Prabowo Subianto menegaskan di hadapan DPR RI bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berlanjut. Sebagai langkah evaluasi, pemerintah dilaporkan telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan guna melakukan pembenahan tata kelola.
.